PGRI dalam Memperluas Partisipasi Guru di Ranah Publik

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) memandang bahwa guru tidak boleh terjebak dalam “menara gading” kelas semata. Sebagai kaum intelektual, guru memiliki tanggung jawab moral untuk mewarnai ruang publik dengan pemikiran-pemikiran yang mencerahkan.

Dalam mewujudkan hal ini, PGRI menjalankan rekayasa peran agar guru menjadi aktor strategis dalam pembangunan bangsa di luar urusan teknis mengajar. Berikut adalah strategi PGRI dalam memperluas partisipasi guru di ranah publik:

---

1. Guru sebagai “Opinion Leader” (Pemimpin Opini)

PGRI mendorong guru untuk aktif menyuarakan perspektif pendidikan terhadap isu-isu sosial yang berkembang.

• Menulis di Media Massa: Melalui pelatihan penulisan artikel opini, PGRI membekali guru agar mampu menulis di surat kabar atau portal berita nasional, mengomentari kebijakan publik dari sudut pandang pendidik.

• Aktif di Forum Literasi Masyarakat: Guru didorong menjadi penggerak taman bacaan masyarakat (TBM) atau komunitas diskusi di lingkungan tempat tinggalnya.

2. Partisipasi dalam Pengambilan Kebijakan (Advokasi Publik)

PGRI memastikan suara guru terdengar di ruang-ruang kekuasaan, bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek kebijakan.

• Representasi di Lembaga Legislatif/Eksekutif: PGRI memberikan pendidikan politik (bukan politik praktis partisan) agar guru memahami cara melakukan lobi kebijakan terkait pendidikan dan kesejahteraan sosial di tingkat DPRD maupun DPR RI.

• Uji Publik Regulasi: PGRI secara aktif melibatkan guru-guru pakar untuk memberikan masukan dalam Public Hearing terkait rancangan undang-undang atau peraturan daerah.

3. Kontribusi dalam Pembangunan Daerah

PGRI merekayasa agar sekolah menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekitar.

• Kemitraan Masyarakat: Mendorong guru untuk memimpin program-program pemberdayaan, seperti penyuluhan kesehatan, literasi keuangan, atau digitalisasi bagi UMKM di sekitar sekolah.

• Satgas Penanggulangan Isu Sosial: Melibatkan guru dalam peran publik untuk menangani masalah perundungan (bullying), judi online, hingga pencegahan radikalisme di masyarakat.

---

Ruang Partisipasi Guru dalam Struktur Sosial

Ranah Partisipasi	Bentuk Keterlibatan	Tujuan Strategis
Ranah Intelektual	Penulis Opini, Pembicara Seminar	Mengedukasi publik melalui pemikiran ilmiah.
Ranah Sosial	Penggerak Komunitas, Relawan Bencana	Memperkuat ikatan emosional guru dan masyarakat.
Ranah Kebijakan	Anggota Dewan Pendidikan, Konsultan	Memastikan kebijakan publik berbasis realitas kelas.
Ranah Digital	Edu-Influencer, Konten Kreator	Mengimbangi konten negatif dengan edukasi positif.

---

4. Transformasi Menjadi “Edu-Influencer” (Era 2026)

Di era digital yang semakin matang ini, PGRI memfasilitasi guru untuk menguasai media sosial secara profesional.

• Personal Branding Guru: Melatih guru membangun citra sebagai pakar di bidang tertentu (misal: pakar parenting, pakar teknologi AI, atau pakar lingkungan).

• Kampanye Publik: PGRI menggerakkan ribuan guru secara serentak untuk melakukan kampanye publik digital terkait isu-isu penting, seperti darurat literasi atau perlindungan anak.

Menjaga Netralitas dalam Partisipasi

Tantangan terbesar dalam perluasan peran publik ini adalah menjaga kode etik. PGRI menekankan bahwa partisipasi di ranah publik harus tetap berlandaskan pada:

1. Objektivitas Ilmiah: Bukan berdasarkan sentimen kelompok.

2. Kemaslahatan Umum: Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Non-Partisipan: Tetap menjaga jarak yang sehat dari politik praktis agar kewibawaan guru tetap terjaga.

“Guru yang partisipatif adalah guru yang hadir saat masyarakat membutuhkan pencerahan. Mereka tidak hanya mencetak nilai di rapor, tetapi juga mencetak peradaban di ruang publik.